Senin, 12 Oktober 2015

RAKYAT, RATU ADIL DAN KEPOLITISIAN EKSTRA PARLEMENTER

Kebodohan massa rakyat sangat dibutuhkan untuk melanggengkan kekuasaan. Yesus sendiri ditangkap dan disalibkan dengan melibatkan massa rakyat seperti ini. Jika saja mayoritas orang-orang ini memahami bahwa Yesus berjuang di pihak mereka, bisa terjadi, para penguasalah yang disalibkan.

Pemilu datang dan pergi dan kita semua terlibat di dalamnya, menyukseskannya. Setelah itu mayoritas kita rakyat - para pemilih, merasa tugas kita telah selesai. Alat-alat negara telah kita pilih. Mereka sudah pasti menjalankan tugas-tugasnya sebagai alat untuk mengabdi kepada yg punya negara – rakyat.

Kita rakyat - pemilih, seolah-olah menganggap bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah "Ratu Adil" sehingga tak perlu ada upaya kontrol yg terus-menerus selepas pemilihan. Kenyataan menunjukan bahwa anggapan kita cukup melenceng. Mereka cumalah manusia-manusia biasa yang memegang kuasa negara.

Hukum alam mengatakan, jika mereka tidak dikontrol mereka sudah pasti menjadi korup. Alat-alat negara itu jika tidak diawasi sepanjang masa jabatan, mereka tidak akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai alat untuk mengabdi kepada yg punya negara. Mereka justru akan mengabdi kepada kepentingan-kepentingannya. Ibarat Anda memiliki sebuah lahan, Anda mendirikan pagar dengan maksud agar pagar itu melindungi tanaman Anda, tapi karena tak diawasi, pagar itu malah memakan seluruh tanaman Anda. Pada kasus alat-alat negara, untuk tindakan "memakan tanaman" itu pun, kita tetap membayar mereka dengan sangat mahal.


Dalam hidup bersama - bernegara, lembaga kontrol yang efektif yang dapat mencegah "pengkhianatan alat-alat" adalah Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). Kita sendiri menyaksikan akhir-akhir ini, korupsi justru tidak kalah vulgarnya juga terjadi di lembaga ini. Tidak hanya sebatas ini. Hidup bersama kita telah dijerumus ke dalam "keadaan luar biasa", yang oleh Frans Magnis Suseno SJ, disebutkan sebagai keadaan dimana perangkat hukum dipakai dengan sengaja oleh penguasa untuk mensahkan perbuatan-perbuatan dan kebijaksanaan yang dengan terang- benderang bertentangan dengan paham-paham masyarakat tentang apa yang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Lebih lanjut, kata dia, hukum dengan sengaja dilepaskan dari maksud umum untuk menjamin tatanan yang adil. Ia malah secara sinis dimanfaatkan demi kepentingan penguasa.

Semua alat negara : eksekutif, legislatif, yudikatif - birokrasi, polisi, serdadu, hakim, jaksa terlibat "konspirasi jahat" untuk saling berbagi keuntungan ekonomi dari kejahatan tingkat tinggi mereka. Anda "menangkap tangan" seorang pejabat mencuri harta benda milik umum, tapi pencurian itu malah justru diatur oleh perda-perda atau sejenisnya. Karena itu ekspos Anda adalah fitnah. Dengan demikian pak polisi sudah pasti secepat kilat menangkapmu untuk digiring ke meja hijau. Dan lewat proses hukum yang berliku Anda dijebloskan ke dalam penjara. Jika jalur ini tak mempan membungkam Anda, masih ada pak-pak serdadu yang dapat membungkam Anda secara aman dan abadi. Anda yg berteriak memperingati publik bahwa ada pencurian terhadap harta benda milik umum dikategorikan sebagai penjahat karena itu mesti dihukum penjara. Sementara penjahatnya sendiri bebas berkeliaran.

Para legislatif dibayar mahal atas keahlian mereka memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum. Para eksekutif dibayar mahal atas keahlian mereka menjadikan nyata - terwujud segala kepentingan umum itu. Sementara para yudikatif dibayar mahal atas keahlian mereka menangkap dan menghukum para pelanggar hukum, yg karena pelanggaran mereka itu akan mengacaukan pencapaian kepentingan bersama itu. Tapi jika yang terjadi, kita justru membayar mahal atas keahlian mereka mencuri harta benda umum milik publk, maka ini sebuah maha malapetaka.

Kita sementara berada di sini dalam situasi tanpa harapan kepada alat-alat negara. Diperburuk lagi dengan pudarnya peran institusi-institusi agama untuk menjadi mercusuar moralitas dan mercusuara kebenaran dan keadilan. Maka kita yang rakyat harus terjun sendiri secara aktif ke medan politik, berjuang mendiktekan kepentingan-kepentingan bersama kita. Tentu perjuangan ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama. Penerjunan diri ke medan politik di luar parlemen untuk ikut serta mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, inilah yg penulis sebut sebagai "kepolitisian ekstra parlementer.

Salah satu jalan bagi kita rakyat untuk dapat memainkan peran sebagai politisi ekstra parlementer adalah membentuk "forum pemilih", atau dengan nama lain, pada setiap "daerah pemilihan". Para anggota DPR(D) dari daerah pemilihan tertentu itu didata dan diundang secara berkala untuk bertemu dengan para pemilihnya. Pertemuan itu menjadi ruang bagi pemilih untuk memberikan penugasan-penugasan dan juga mengevaluasi sejauhmana penugasan-penugasan itu dikerjakan. Forum semacam ini bisa juga menjadi tempat tukar pikiran antara rakyat dengan wakil-wakilnya dan tempat dimana rakyat memperoleh informasi dari tangan pertama menyangkut kebijakan-kebijakan pengelolaan hidup bersama. Bagi anggota DPR(D), mereka dapat langsung tahu apa kepentingan bersama para pemilihnya. Dan kelompok semacam ini bisa juga menjadi basis dukungan politik yg kompak bagi anggota2 DPR(D) dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang berat semisal pengusutan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh (aparat2) negara, pengusutan korupsi tingkat tinggi yg dilakukan pejabat-pejabat tinggi negara, atau pemecatan seorang bupati yg suka "mencuri" misalnya.

Di dalam forum pemilih, lewat proses belajar bersama - mengkritisi kenyataan-kenyataan sosial politik, tidak mustahil para pemilih tumbuh menjadi orang-orang militan dan penuh harga diri untuk melawan segala tipu daya politik dan teguh memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama. Dan dapatkah seorang pejabat publik yang korup bertahan lama di kursinya? Dapatkah seorang anggota DPR(D) terpilih kembali jika ia justru "mencueki" penugasan yang diberikan kepadanya?

Dengan pengorganisasian yang baik, termasuk "mengisi rapor" setiap anggota DPR(D) secara objektif, mereka akan menjadi patuh kepada para pemilihnya. Mereka boleh saja tidak patuh dengan jalan tidak menghadiri pertemuan di forum pemilih agar tak mendapat penugasan-penugasan maupun terluput dari evaluasi, tapi tentu saja sanksinya sudah pasti : pemilih di forum pemilih tidak akan memilihnya kembali untuk mewakili mereka pada pemilu-pemilu yang akan datang.

Jika proses yg sedemikian ini "dapat jalan" di mayoritas daerah pemilihan, ke depan kita akan betul-betul mendapat wakil-wakil rakyat yang dipilih karena keahlian mereka memperjuangkan kepentingan bersama. Dan bagi rakyat sendiri, lewat wakil-wakilnya yang handal itu, ikut mempengaruhi pengambilan keputusan dan ikut serta mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Sudah saatnya "buta huruf politik" kita rakyat dibuat melek oleh kita sendiri (Jangan terlalu berharap kepada pemerintah. Mereka tengah sibuk melakukan korupsi). Ini sudah tentu sebuah pekerjaan besar dan memakan waktu. Kita butuh sukarelawan/i yg berada di tengah-tengah masyarakat untuk jadi organiser kelompok-kelompok pemilih, kita butuh "guru yang murid dan murid yang guru" yang menghidangkan realitas sosial politik secara menarik untuk dikritisi bersama-sama, kita butuh cendekiawan-cendikiawan organik – kuli-kuli intelektuil masyarakat yang membangkitkan kesadaran kritis mereka. Kita butuh terlalu banyak orang-orang republikan semacam itu untuk secara sabar dan tenang mendorong perubahan cara berpolitik rakyat. Tantangannya terpulang pada kita rakyat sendiri. Apakah mau mengambil tugas-tugas sukarelawan/i di atas atau tidak. Jika tidak maka, hidup kita sudah diramalkan. Karena itu perbanyak harapan Anda agar tidak lekas kehabisan dan teruslah bermimpi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang jalan politis untuk mewujudkannya justru diupayakan oleh "ratu-ratu dan raja-raja yang cendrung tidak adil". Dan bilapun Yesus datang untuk kedua kali untuk membuat pembebasan di bumi nyata menjadi nyata, mayoritas rakyat yang adalah lautan massa - "suporter dungu" - kaum tertindas, yang menjadi target pembebasan itu justru menjadi barisan paling depan menangkap dan menyalibkanNya.

da Ama Nu'en Bani Tulit

Mutiara Dari Woka Belolon
Posting Komentar