Selasa, 12 Januari 2016

PREMANISME POLITIK SEBAGAI KETIDAKDEWASAAN BERPOLITIK

Oleh: Ryko De Buser

Di Flores Timur (Flotim) saat ini, situasi semakin membahana dengan gejolak dan isu-isu Pilkada, berbagai jagoan dengan caranya masing-masing mulai menampakan diri mereka diatas permukaan. Parah komunikator politik sudah mulai heboh dengan mengobral kata-kata. Ya, lebih tepatnya, bermain kata-kata (language game).

Semua calon berupaya terlihat sempurna di mata masyarakat Flotim. Dalam teori dramaturgi Erving Goffman, panggung depan (front stage) kandidat dikemas sedemikian rupa untuk menyihir khalayaknya guna mendapatkan kesan positif atau dalam bahasa Goffman disebut sebagai impression management (manajemen kesan). Padahal, apa yang dipertontonkan di depan panggung itu hanya sekadar drama belaka guna pencitraan politik(political imaging).

Semua momen akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Setiap tim sukses dari tiap Paket calon juga bekerja ekstra menarik hati masyarakat. Terjadilah pertarungan janji-janji membual yang terkadang jauh dari nalar kita. Bualan politik ini seolah dianggap hal yang wajar dalam konteks berpolitik. Tidak salah memang seperti bahasa Kopong Kese kalau sebagian besar aktivitas politik itu merupakan permainan kata-kata.

Namun karena terlena dengan motivasi mendapatkan dukungan politik sebanyak-banyaknya, kadang kala pilihan kata yang bertendensi mencari-cari kekurangan lawan politik seolah menjadi senjata pamungkas. Ujung-ujungnya, kontestasi politik yang seharusnya menjadi sarana mengedukasi masyarakat berubah haluan menjadi ajang pertunjukan kekerasan dan premanisme politik.

Penggunaan kata-kata sindiran bahkan berbau SARA seringkali menjadi tontonan kurang bijak termasuk melalui media sosial. Tidak hanya berhenti pada kekerasan psikis dan kekerasan simbolik saja. Berbagai kekerasan fisik antar massa pendukung juga seringkali mewarnai setiap perhelatan pesta demokrasi di tanah air tercinta khususnya Flotim. Munculnya kekerasan dan premanisme politik ini sesungguhnya dapat dibaca sebagai bentuk dari ketidakdewasaan berpolitik. Karena itu, Kopong Kese mengklaim kalau praktek politik saat ini adalah yang paling aneh, paling absurd (tidak masuk akal), paling unik dan sekaligus paling sulit diramalkan.

Bagaimana Membangun Komunikasi Politik yang Beretika dalam Pilkada? Membicarakan etika maka pikiran kita akan tertuju pada akhlak, moral, nilai-nilai yang bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk dalam masyarakat. Etika dalam masyarakat juga berguna sebagai penuntun bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan ini. Hemat saya, membangun komunikasi politik yang beretika merupakan satu-satunya solusi mengembalikan pilitik ideal di daerah kita. Caranya bagaimana? 

Pertama, bangun komunikasi politik yang mindfull. Seorang komunikator politik yang dewasa bisa dilihat melalui perilaku dan tutur katanya. Tidak harus menghabiskan seluruh energi untuk melakukan pengelolaan panggung depan yang berlebihan untuk menaikan pamor, jati diri, dan bahkan citra politiknya. Bersahaja, tidak pura-pura,rendah hati, tulus, dan santun dalam menyampaikanpesan politik, justeru itu yang disukai rakyat.

Kalau selama ini ia dekat dengan rakyat, menunjukkan karakter jujur, dan berpihak pada rakyat kecil, maka dukungan politik dengan sendirinya akan diraih. Konsep Kopong Kese tentang mindfullness rasanya juga relevan untuk komunikasi politik yang beretika. Karakteristik berkomunikasi yang mindfull mengandung makna bahwa seorang komunikator politik perlu mengedepankan apresiasi, tidak apriori terhadap lawan politik, tidak hanya mencari keuntungan diri-sendiri, perhatian pada situasi dan konteks komunikasi politiknya, dan open minded sehingga tidak terjebak dalam perangkap politik identitas dan transaksional.

Kedua, pencerahan politik. Ujung tombak kemenangan kandidat adalah tim sukses. Merekalah yang bekerja di belakang layar untuk menyukseskan paket calonnya guna mendulang suara. Selain tim sukses, keberadaan simpatisan juga ikut mewarnai semaraknya aktivitas politik. Nah, simpatisan dan atau massa pendukung ini biasanya cenderung fanatik. Ini akan memicu kericuhan Pilkada. Karena itu, untuk membangun komunikasi politik yang beretika maka setiap paket calon bupati dan wakil bupati harus bertanggungjawab memberi pencerahan politik tentang pentingnya komunikasi politik yang damai dan simpatik bagi tim sukses dan massa pendukungnya.

Ketiga, netralitas media. Tidak dapat dipungkiri bahwa media mempunyai andil besar dalam proses komunikasi politik sebelum, selama, dan setelah proses Pilkada. Hanya saja, Media yang tidak bertanggung jawab berpotensi “ditunggangi” oleh kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan membangun opini publik dan propaganda politik yang menyesatkan dan tidak beretika.

Karena itu, membangun komunikasi politik yang beretika juga butuh pengertian baik dan komitmen institusi pers dalam melakukan peliputan. Masyarakat sangat menaruh ekspektasi yang positif pada media untuk tetap berdiri pada posisi yang netral dan tidak memihak. Dengan demikian, kehadiran media tetap senantiasa berada pada koridor yang sesungguhnya sebagai saluran integrasi bangsa dalam turut memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat.

Bila ketiga hal ini diperhatikan maka niscaya aktivitas komunikasi politik menjelang Pilkada menjadi lebih bermartabat. Berbagai kisruh, kekerasan dan premanisme politik di daerah kita tercinta dapat diredam. Sekali lagi, kuncinya,butuh kesadaran dan pengertian bersama semua pihak untuk menciptakan iklim komunikasi politik yang baik guna mewujudkan masyarakat yang dewasa secara politik. Semoga!

Posting Komentar