Senin, 22 Juni 2015

POLITIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Bagian 1)

Oleh Daniel Ama Nuen

Penguasa baik nasional maupun lokal selalu menjaga kekuasaannya agar bertahan lama dengan cara membodohi seluruh warga masyarakat. Di saman Orde Baru, pusat-pusat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi tak luput dari upaya-upaya pembodohan. Penjejalan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ideologis pada semua tingkat pendidikan itu adalah pertanda jelas dari upaya-upaya seperti itu.

Anak-anak didik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi diupayakan menghafal semua sila dari Pancasila, tetapi apa artinya semua sila itu dan bagaimana praksisnya tidak menjadi perhatian untuk dikritisi. Mereka juga cuma disodorkan sejarah resmi dari ordo yg sementara berkuasa, sementara versi lain dari sejarah tentang suatu peristiwa di masa lampau semisal peristiwa pergantian kekuasaan tak diberikan untuk dipelajari apa lagi untuk dikritisi. Jadinya, sejarah yang selama ini dipelajari atau diketahui umum tidak lebih dari sebuah cerita yang subjektif dan hanya digunakan untuk melegitimasi sebuah ordo yang memerintah. Tafsir lain dan versi lain adalah bid'ah - subversib. Kebenaran hanya datang dari satu sumber yaitu pemerintah.

Pembodohan itu berlangsung secara sistematis dan berhasil membunuh akal budi setiap kita sehingga 32 tahun Orde Baru dengan penyalagunaan kekuasaan yg begitu vulgarpun, semisal pembunuhan politik di Aceh dan Timor Timur (sebelum merdeka), kita tidak lagi punya kemampuan untuk membeda-bedakan : mana yang benar, mana yang salah, mana yang kejahatan dan mana yang pembelaan terhadap (keselamatan) negara. Apalagi mempertanyakan legitimasi penguasa yg telah menyalahgunakan kekuasaan itu. Akhirnya, sama-sama kita tahu, Orde Baru - Soeharto berlangsung dengan aman dan damai selama 32 tahun. 32 tahun Orde Baru adalah 32 tahun penindasan akal budi. Dan ketika resim ini jatuh, adakah upaya-upaya pembodohan itu telah berakhir?

Di Jakarta atau pusat-pusat kota lain, tampak jelas ada upaya-upaya perlawanan. Di kampus-kampus para mahasiswa dan orang-orang terdidik lainnya mulai mengkritisi kenyataan-kenyataan dan menggalang aksi-aksi: apa itu demonstrasi ataupun diskusi-diskusi ilmiah yang bersifat mencerahkan. Belum lagi artikel-artikel dan buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekiawan yang belum berkhianat (orang-orang yang menyadari fungsinya untuk menyuarakan suara-suara kenabian) tersebar luas dan mudah memperolehnya. Dan juga tidak sedikit lembaga-lmbaga swadaya, yang masih idealis, yang menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat banyak. Tapi bagaimana dengan di desa-desa kita?

Perbincangan mengenai kekuasaan, hak-hak politik maupun kewajiban-kewajiban politik warga desa sepertinya sepi-sepi saja. Apalagi praksisnya. Rapat-rapat di desa selalu ditandai kebisuan warga desa dihadapan kecerewetan aparat yang terus-menerus memanipulasi keadaan dengan cara mendefenisikan situasi selalu secara sepihak. Pemerintah desa dan atau aparanyat selalu menjadi tukang omong dan tukang ambil keputusan atas semua hal-hal publik.

Kehidupan politik di desa hanya tampak ketika pemilihan umum dan pemilihan kepala desa. Sementara praksis sehari-hari berupa kontrol terhadap pemerintah desa ataupun ikut ambil bagian dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umum nyaris tidak ada. Maka yang terjadi adalah : kepala desa-kepala desa menjadi tiran-tirani lokal yang tidak kalah kualitasnya dengan Soeharto. Dimana keberkuasaan mereka didefenisikan sebagai prifilese untuk berbuat apa saja di desa, termasuk "memakan" uang subsidi dan uang umum lainnya. Ini menyebabkan KKN yang berada di depan mata yang dipraktekan oleh kepala desa sendiri bukan suatu penyalahgunaan kekuasaan yang sangat perlu dipermasalahkan warga desa.

Reformasi itu secara gampangnya kita sebut sebagai penyetopan penyalagunaan kekuasaan. Dan penyalagunaan kekuasaan yang bentuk riilnya adalah korupsi, kolusi dan nepotisme, bisa berlangsung dimana saja. . Ia bisa dilakukan oleh Presiden di Jakarta, ia bisa dilakukan oleh Gubernur di propinsi, ia bisa dilakukan oleh Bupati di kabupaten, ia bisa dilakukan oleh Camat di kecamatan dan ia sangat bisa dilakukan oleh Kepala Desa di desa. Dalam konteks lokal, bagaimana menggerakan reformasi di desa?

Secara nasional, yg menurunkan Soeharto di Jakarta adalah para mahasiswa, sekelompok orang-orang terdidik dalam politik, dalam artian mereka-mereka adalah orang-orang yang memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat publik (Presiden) dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Dan juga mereka tahu apa yang harus dilakukan mereka jika pejabat publik yang bersangkutan menyelewengkan kekuasaan. Singkatnya dapat dikatakan bahwa perubahan di Jakarta didorong oleh orang-orang yang melek politik. Oleh karena itu, jika mau berhasil, perubahan di desa mestilah juga digerakan oleh warga-warga desa yang melek politik.

Menggerakan perubahan di desa ibarat menggerakan sebuah batu yang sebebarnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat tapi justru terganjal oleh batu-batu yang maha besar dan berat yaitu ketidakmelekan politik dari hampir seluruh warga desa. Mengharapkan warga desa sendiri secara serta merta dalam waktu yang singkat dapat menggerakan perubahan akan hanya berhadapan dengan apatisme yang mencengangkan.. Bukankah mereka adalah batu-batu pengganjal itu sendiri? Orang-orang yang menurut Paulo Freire tidak memiliki persepsi yang cerdas terhadap manusia dalam hubungannya dengan dunia dan kekuasaan. Mereka tidak mempunyai pandangan terhadap kondidi sosial politik. Bagi mereka, kondisi itu sudah ditakdirkan yakni kondisi sosial politik sebagai feta kompli, bukan suatu proses yg masih dalam tahap pembuatan.

Ini sebuah fatalisme yang membuat frustrasi bagi aktivis-aktivis perubahan sosial politik di desa yg mau mengharapkan hasil dalam tempo yang sesingkat-singkatnta. Dan untuk gampangnya massa dimobilisasi.

Memobilisasi warga desa dengan hanya mengembar-gemborkan akan apa yg terjadi kelak (yang tentunya indah-indah atau bagus-bagus), bukanlah pendekatan yg tepat untuk memecahkan persoalan, karena dengan pendekatan ini, lagi-lagi warga desa dijadikan objek (Bersambung)
Posting Komentar